Articles
-
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, salah satunya melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
DAMPAK PEMBERLAKUAN OMNIBUS LAW TERHADAP STATUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan kebijakan Omnibus Law terhadap status Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
REGULATION AND VALIDITY OF UNDERAGE MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CIVIL LAW
Underage marriage is a legal issue that still frequently occurs in Indonesia despite the existence of regulations on the minimum age for marriage. This study aims to analyze... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AKTA CESSIE SEBAGAI SARANA PENGUASAAN ASET PROPERTI OLEH INVESTOR DI INDONESIA
Sektor properti di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, namun juga menghadirkan tantangan hukum terkait pengelolaan aset bermasalah. Salah... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
ANALISA YURISIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI TERPIDANA SETELAH LEWATNYA TENGGANG WAKTU DALUWARSA DALAM PUTUSAN PIDANA (Studi Kasus Silfester Matutina)
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi pidana terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum inkracht , dengan fokus pada akibat hukum... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
URGENSI PENGINTEGRASIAN REGULASI DOMESTIK RUANG UDARA UNTUK KEDAULATAN NEGARA DI ATAS WILAYAH INDONESIA
Kedaulatan negara atas ruang udara merupakan prinsip fundamental hukum internasional yang menegaskan hak eksklusif negara untuk mengatur dan mengendalikan wilayah udaranya... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Sengketa tanah merupakan permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi persoalan fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE
Many aspects of the buying and selling relationship between businesses and consumers in e-commerce require attention. To address this, the government provides legal protection... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
TINJAUAN PEMENUHAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PENGATURAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PAJAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap pengaturan jangka waktu pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
KEDUDUKAN HUKUM KUASA WAJIB PAJAK NON-KONSULTAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN: ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DAN KEPASTIAN HUKUM WAJIB PAJAK
Pengaturan Kuasa Wajib Pajak (KWP) mengalami perkembangan signifikan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan... -
Vol 4 No 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari) Articles
PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI APABILA TERJADI WANPRESTASI PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI APABILA TERJADI WANPRESTASI
Kerja Sama Operasi atau KSO adalah suatu bentuk persekutuan perdata beralaskan perjanjian tidak bernama, bersifat sementara, dan dapat dilakukan oleh subyek hukum individual...